brbarengan.id II Rabu 28 Januari 2026
Penghapusan bantuan dana bagi sekolah swasta oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026 bukan sekadar soal anggaran. Ini soal keputusan. Dan seperti semua keputusan anggaran, selalu ada pihak yang dipilih untuk dikorbankan. Kali ini, lagi-lagi, pendidikan.
Negara kerap berdalih pada kondisi fiskal. Pemotongan dari pusat. Tunggakan daerah. Semua terdengar masuk akal di atas kertas. Tapi di lapangan, alasan-alasan itu berubah menjadi kebijakan yang sangat konkret: bantuan pendidikan dihapus, nol rupiah. Sementara pos belanja lain tetap berjalan seperti biasa.
Padahal, konstitusi tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai urusan sisa. Pasal 31 UUD 1945 jelas menyebut pendidikan sebagai hak dasar dan tanggung jawab negara. Sekolah swasta, dalam konteks ini, bukan pelengkap. Mereka justru menambal lubang yang selama ini tidak sepenuhnya mampu ditutup oleh negara: keterbatasan daya tampung sekolah negeri, terutama di wilayah padat dan pinggiran.
Menghapus bantuan bagi sekolah swasta berarti memindahkan beban itu kembali ke sekolah dan orang tua. Dampaknya bisa ditebak. Iuran naik. Kualitas ditekan. Atau keduanya sekaligus. Bagi keluarga buruh, petani, dan pekerja informal, pilihan itu bukan perkara preferensi, melainkan soal mampu atau tidak.
Yang patut dipertanyakan bukan semata soal ketiadaan anggaran, melainkan keberpihakan. Jika memang ada tunggakan di sektor fisik, mengapa yang dikorbankan justru pendidikan? Pembangunan macam apa yang menganggap bangunan lebih penting daripada manusia yang akan mengisinya?
Janji bahwa bantuan akan diupayakan kembali melalui APBD Perubahan 2026 terdengar normatif. Terlalu sering janji semacam itu berakhir sebagai catatan rapat. Hak pendidikan tidak semestinya digantungkan pada skema anggaran yang sifatnya spekulatif dan politis.
Masalahnya, ketika negara mulai menarik diri dari pembiayaan pendidikan, yang muncul bukan hanya krisis sekolah swasta. Yang terjadi adalah penyempitan akses. Pendidikan perlahan berhenti menjadi alat mobilitas sosial dan berubah menjadi filter kelas: yang mampu bertahan, yang lain tersisih.
Keadilan sosial tidak pernah lahir dari kebijakan yang aman. Ia lahir dari pilihan yang berpihak. Bahkan ketika anggaran terbatas. Justru di situlah keberanian negara diuji.
Ketika negara mundur dari ruang kelas, dampaknya tidak langsung terasa hari ini. Tapi beberapa tahun ke depan, kita akan memanen konsekuensinya.