Bulan ini, tagihan PDAM saya naik. Biasanya saya membayar sekitar Rp104.000–105.000. Tapi untuk bulan Juni 2025 (yang saya bayar di awal Juli), jumlahnya melonjak menjadi Rp123.000-an. Bukan angka yang membuat saya langsung kelimpungan, tapi cukup membuat kening berkerut dan bertanya: “Apa yang berubah?”
Masalahnya bukan semata-mata pada besaran kenaikan itu, tapi pada minimnya informasi yang bisa saya akses sebagai pelanggan. Di struk pembayaran digital, saya hanya melihat nominal total, tanpa ada keterangan pemakaian air (m³), blok tarif yang digunakan, golongan pelanggan saya, atau pun penjelasan tentang mengapa tagihan saya bisa naik sebesar itu.
Saya yakin, saya tidak sendiri
Kebiasaan Membayar Tanpa Tahu Apa yang Dibayar
Mayoritas masyarakat kita, terutama yang tinggal di daerah-daerah kabupaten seperti Indramayu, sudah terbiasa membayar tagihan air setiap bulan. Mereka tidak pernah berpikir untuk mempertanyakan mekanisme atau logika di balik angka yang harus mereka bayar. Mereka hanya mengingat bahwa bulan lalu bayarnya sekian, dan berharap bulan ini akan sama atau tidak jauh berbeda.
Namun ketika tiba-tiba tagihan melonjak Rp15.000–20.000 tanpa penjelasan apa pun, masyarakat terkejut. Dan ketika tidak ada ruang untuk bertanya—karena tidak tahu harus bertanya ke mana dan seperti apa bentuk pengaduannya—mereka pun diam. Dalam diam itu, muncul ketidakpercayaan.
Sistem Tarif yang Tidak Pernah Dijelaskan
PDAM Tirta Darma Ayu (Indramayu) menerapkan sistem tarif blok progresif, di mana tarif air akan semakin mahal jika pemakaian pelanggan semakin banyak. Skema ini sebenarnya wajar dan digunakan di banyak daerah sebagai bentuk pengendalian konsumsi dan subsidi silang antar golongan. Namun, masalahnya adalah: tidak semua pelanggan mengetahui bahwa sistem ini berlaku, apalagi memahami cara kerjanya.
Selain itu, golongan pelanggan juga memengaruhi tarif. Golongan 1A (sosial) bisa jadi hanya membayar Rp4.000-an per m³, sementara golongan rumah tangga menengah (2B) atau atas (3A) membayar hingga Rp6.000–Rp7.000 per m³, bahkan lebih, jika masuk blok konsumsi di atas 20 m³.
Tapi, bagaimana pelanggan bisa tahu golongannya? Di aplikasi pembayaran digital, tidak ada informasi itu. Di struk cetak pun sering kali tidak tercantum. Akibatnya, masyarakat hanya “dikenai tagihan” tanpa diberi ruang untuk mengerti logika tagihan tersebut.
Transparansi adalah Kunci
Yang dibutuhkan oleh masyarakat bukanlah janji pelayanan yang muluk-muluk. Mereka hanya butuh transparansi dan penjelasan yang jujur. Seandainya dalam struk PDAM dicantumkan:
Jumlah pemakaian dalam m³,
Golongan pelanggan,
Rincian tarif per blok (misalnya: 10 m³ pertama Rp5.000, 10 m³ berikutnya Rp6.500),
Biaya tambahan (jika ada),
…saya yakin masyarakat akan jauh lebih siap menerima perubahan tagihan. Bahkan jika tagihan itu naik, selama penjelasannya masuk akal dan disampaikan dengan terbuka, masyarakat akan memaklumi.
Tanggung Jawab Sosial PDAM
PDAM adalah lembaga pelayanan publik yang semestinya tidak hanya fokus pada target pemasukan, tetapi juga pada pendidikan konsumen. Memberikan edukasi tentang tarif air, membangun kanal pengaduan yang responsif, dan menyediakan informasi yang mudah dipahami seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab sosial mereka.
Transparansi bukanlah sesuatu yang mewah. Ia adalah hak pelanggan dan kewajiban penyedia layanan. Terutama dalam sektor yang menyangkut kebutuhan dasar seperti air bersih.
Penutup: Saatnya Pelanggan Tahu dan Paham
Sebagai pelanggan, saya tidak sedang mencari kesalahan. Saya hanya ingin tahu: kenapa tagihan saya naik? Saya hanya ingin tahu: apakah pemakaian saya boros? Apakah saya masuk golongan pelanggan tertentu? Dan bagaimana saya bisa mengatur pemakaian agar tidak membengkak di bulan-bulan berikutnya?
Saya percaya, ketika informasi dibuka dan disampaikan dengan jujur, tidak akan ada jarak antara pelanggan dan penyedia layanan. Justru akan tumbuh kepercayaan yang saling menguatkan.
Jadi, izinkan pelanggan tahu. Karena air memang hak semua orang, tapi memahami tagihannya juga hak yang tak kalah penting.