“
Hari ini, kita hidup di zaman ketika pejabat semakin lihai memanfaatkan media sebagai panggung pencitraan. Mereka tahu betul logika media: kamera haus drama, headline butuh kalimat tegas, publik senang visual yang sederhana dan mudah dipahami. Maka jadilah ritual sidak, inspeksi mendadak yang dikemas dengan wajah garang, suara lantang, dan gestur tegas. Semua seolah-olah demi rakyat. Padahal, yang seringkali lebih penting bukan sidaknya, melainkan siapa yang menonton, siapa yang meliput, dan bagaimana framing akhirnya dibentuk.
Kasus Immanuel Ebenezer atau Noel adalah cermin yang gamblang. Sebelum ditangkap KPK dalam kasus suap sertifikasi K3, Noel tampil berulang kali di televisi dengan gaya “sang penumpas ijazah palsu”. Kamera mengikuti setiap langkahnya saat melakukan sidak, publik disuguhi narasi pejabat yang peduli pada mutu pendidikan dan integritas tenaga kerja. Di layar, Noel tampak gagah. Ia terlihat seperti pahlawan kecil yang sedang menyelamatkan bangsa dari kebohongan.
Namun, fakta yang dibongkar KPK justru menunjukkan wajah lain. Noel disebut mengetahui adanya praktik pemerasan dalam sertifikasi K3, membiarkannya, bahkan ikut menerima bagian. Uang miliaran rupiah masuk ke kantongnya hanya dalam waktu singkat setelah menjabat. Media yang sebelumnya menjadi panggung citra seakan runtuh seketika. Dari sidak ijazah yang heroik, Noel beralih ke sidang KPK yang memalukan. Dari kamera televisi yang memujanya, kini kamera yang sama merekam dirinya dalam rompi oranye.
Masalah terbesar bukan semata pejabat yang pandai bersandiwara, tapi juga masyarakat yang begitu mudah menelan mentah-mentah apa yang disajikan media. Kita kerap percaya bahwa pejabat yang marah-marah di depan kamera berarti benar-benar membela kepentingan rakyat. Kita jarang bertanya, apakah amarah itu murni, atau sekadar skenario untuk membangun citra. Kita jarang menguji, apakah aksi sidak itu berdampak nyata pada perubahan sistem, atau hanya berhenti sebagai tontonan.
Ketidakmampuan masyarakat untuk membaca media dengan nalar kritis membuat panggung pencitraan pejabat semakin subur. Publik lebih senang dengan simbol ketegasan ketimbang substansi kebijakan. Akhirnya, pejabat bisa dengan mudah bersembunyi di balik sorotan kamera, memoles diri dengan pencitraan, sementara praktik rente tetap berjalan di ruang-ruang yang jauh dari pantauan publik.
Kasus Noel seharusnya menjadi pelajaran. Ia menunjukkan bahwa citra yang dibangun di media bisa sangat berbeda dengan kenyataan. Ia juga memperlihatkan bahwa pejabat bisa lihai memainkan opini, tapi pada akhirnya fakta hukum tak bisa dibungkam. Lebih penting lagi, kasus ini mengingatkan kita semua untuk tidak gampang percaya pada panggung media. Integritas pejabat bukan diukur dari seberapa sering ia tampil di televisi, melainkan dari konsistensi tindakannya ketika kamera dimatikan.
Selama masyarakat masih puas dengan tontonan ketimbang substansi, para pejabat akan terus menjadikan media sebagai panggung sandiwara. Dan kita, tanpa sadar, menjadi penonton yang membiarkan mereka berakting di atas panggung sambil menutup mata terhadap kenyataan yang sebenarnya.